Pendidikan dan Predestinasi Sosial

Sumber: Soldato Del Rey

Paweling.Com-Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang dianggap mewartakan sebuah “agama baru” berupa pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan sejenisnya, jumlahnya bertambah tiap tahun. Gedung-gedung tempat para guru-murid melakukan kegiatan semakin sering dijumpai dari pusat kota hingga pelosok desa berbanding lurus dengan pembangunan tempat ibadah agama-agama universal masyarakat sekitar. Pendidik-pendidik, pengajar-pengajar, dan pelatih-pelatih tampaknya seperti “nabi-nabi” yang menubuatkan masa depan anak didik dengan syahadat-syahadat atau kredo-kredo tertentu sesuai privilese ijazah mereka.

Murid-murid tak ubahnya para “novisiat” yang menerima pewahyuan atau sejenis inisiasi dari “imam-imam” atau guru-guru mereka yang kebetulan tidak begitu memahami: mana pendidikan, mana persekolahan dan mana pembelajaran. Mitos profesionalitas pendidik konon diukur dari apakah ia keluaran sarjana universitas terkenal dan populer–dengan legitimasi akreditasi dan  selusin nilai-nilai tertentu–atau apakah ia lulusan magister perguruan tinggi lokal “kelas dua”. Toh, nyatanya keduanya sama-sama blekak-blekuk dalam menyampaikan simpanan pengetahuannya kepada para murid; sama-sama buta akan kurikulum dengan segala perangkatnya yang hanya bisa copy-paste berjilid-jilid lembaran kurikulum dari pendahulunya. Yang penting bisa mengajar, bisa bekerja, dapat gaji, atau bahkan sertifikasi dan tunjangan lain, bisa makan. Selesai. Tidak urus soal moralitas, kemampuan akademik personal murid, atau bakat-bakatnya yang individual. Masa bodoh ketercapaian kompetensi atau kemampuan finansial orang tua murid dalam membiayai pendidikan.

Pendidikan masih jauh dari sisi kemanusiaan dan kepedulian sosial, karena subjek-subjek yang bergeliat dalam ruang dunia yang disebut pendidikan sudah diajarkan sejak awal sebagai profesi dalam arti mutlak dan penyebar pesimisme: “kalau tidak berpendidikan jadi bodoh, kalau bodoh sulit cari kerja, kalu sulit cari kerja sulit dapat uang.” Sebegitu tergelincinya derajat pendidikan menjadi ter-ekonomi-kan sedemikian rupa, sehingga proses-proses dalam pendidikan tidak lebih bersifat transaksional yang di sana ada penjual dan pembeli, ada penghasil dan pengguna. Misalnya saja lembaga-lembaga bimbingan belajar–apakah berperan sebagai kompetitor atau malah alternatif sistem persekolahan itu lain soal–mematok tarif sepersekian jam sebanding dengan penghasilan atau upah buruh yang bekerja paruh waktu; dan faktanya, semakin mahal lembaga bimbingan belajar, semakin diminati pula oleh para orang tua yang “belum terpuaskan” hasrat pendidikan bagi anaknya. Dan hal itu tidak jauh berbeda dengan kondisi persekolahan kita. Inilah apa yang disebut oleh Ivan Illich sebagai kapitalisme pengetahuan. Jika Karl Marx mendakwahkan keterasingan para pekerja dari pekerjaannya, kini kita dihadapkan pada keterasingan anak atau murid sebagai manusia dari belajarnya sendiri di saat pengetahuan menjadi produk sebuah profesi jasa.

Belum lagi problematika banyaknya sekolah-sekolah yang “gulung tikar” akibat kekurangan murid atau ketatnya persaingan dengan sekolah-sekolah lain yang tak ubahnya seperti pailitnya perusahaan-perusahaan yang kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan baru yang lebih menguasai segmen pasar; dan tragisnya, sekolah yang disebut pertama berlabel milik negara dan sekolah yang disebut kedua merupakan sebagian sekolah swasta yang dianggap “unggulan” daripada sekolah yang disebut pertama. Realitas ini ditambah dengan pembiayaan pendidikan yang semakin membengkak, dengan dalih uang gedung, uang perawatan sarana-prasarana, ekstrakurikuler dan biaya-biaya aksidental lainnya. Apakah kegiatan-kegiatan tambahan itu relevan dan sejalan dengan visi-misi dan tujuan persekolahan kiranya, secara teknis, belum banyak yang mencermatinya. Menakarnya saja belum apalagi mempertimbangkan aspek kegunaannya secara pragmatis bagi pemakainya, yakni murid.

Pendidikan, melalui anasir-anasir sistem persekolahan dan sejenisnya, adalah bagian yang tak terpisahkan dari fungsi kontrol sosial masyarakat, meskipun keberadaan masyarakat mendahului eksistensi pendidikan. Dari sana pendidikan harus bersama masyarakat, bukan untuk masyarakat. Masyarakatlah yang “menguasai” pendidikan, bukan pendidikan mendominasi masyarakat. Subjek-subjek pendidikan, baik guru, murid, orang tua dan pihak-pihak berkepentingan di dalamnya tidak boleh asosial dan tidak boleh tidak belajar bersama masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan Austin Fowler, “hanya lewat pendidikanlah sistem nilai-nilai umum bisa diajarkan. Niat baik, tanpa perspektif yang disediakan oleh pendidikan, dengan mudah dapat saja meremukkan nilai-nilai manusia selaiknya niat buruk.” Ia melanjutkan, “pendidikan mengoreksi kepekaan dan sudut pandang; ia (pendidikan) mengizinkan pandangan tentang keragaman dan perbedaan.”

Sistem persekolahan dan kaki tangan pendidikan lainnya sama halnya sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem Kebijaksanaan Tertinggi. Kalau kita mengadopsi konsep kehendak bebas (free-will) dari teologi, maka disini saya menyebutnya sebagai takdir sosial antara masyarakat dan pendidikan. Matra-matra pendidikan yang dianggap menindas, jauh dari keadilan dan kesetaraan harus dirubah atau bahkan secara radikal dihapuskan. Beberapa langkah taktis yang bisa diajukan: pertama, menyisihkan sebagian dari gaji para pendidik dan kepala sekolah untuk membantu pembiayaan orang tua murid yang kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan dan seperangkatnya secara layak, serta diberikan secara merata di luar bantuan sosial yang berasal dari negara/pemerintah. “Kewajiban” etis ini didasarkan atas rasa kepedulian dan sukarela, bukan paksaan yang mengikat.

Kedua, menghapuskan akreditasi. Sistem rekognisi yang katanya sebagai kontrol mutu lembaga itu nyatanya tidak lebih dari penilaian formalitas administratif di atas kertas yang tidak menggambarkan kondisi keseluruhan yang apa adanya, jauh dari objektif, membuang-buang waktu dan tenaga bagi yang berkepentingan–atau bahkan ajang mengeluarkan dana?–serta tidak memberikan manfaat yang signifikan, kecuali hanya “menganugerahkan” gengsi dan memperlebar jurang diskriminasi. Selain itu juga tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi masyarakat. Ketiga, mengembalikan pendidikan ke tangan masyarakat. Artinya, di luar kurikulum akademik yang baku, subjek pendidikan dituntut meberdayakan lingkungan sekitarnya. Misalnya, ada alokasi jam tertentu, secara proporsional, atau bahkan satu hari pembelajaran tidak di sekolah, tetapi memaksimalkan interaksi sosial dengan masyarakat; membantu bertani, membantu berdagang di pasar tradisional, membantu perajin, membantu pelestarian alam, membantu membersihkan tempat ibadah dan sebagainya. Dengan begitu, takdir pendidikan bersama masyarakat menjadi tercerahkan? []

Penulis: Izzuddin Rijal Fahmi